Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat

Proses pembentukan hukum (legislasi) dalam menetapkan positif akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi proses tersebut. legislasi nyatanya merupakan hasil dari sarat dengan berbagai muatan nilai dan kepentingan para aktor terlibat, sebab tersebut terjadi di lembaga legislatif cenderung bersifat politis. Di dalamnya tidak terlepas upaya tolak tarik, negosiasi, serta subjektifitas (keberpihakan) antarsubjek terlibat. Sehingga sering kali dibutuhkan sebuah bentuk koalisi atau kubu terdiri atas dua lebih partai demi melancarkan legislasi. Pada Juni 2016 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) peraturan daerah Nomor 2 Tahun Tentang Pariwisata halal. Perda ini dibuat untuk mengembangkan pontensi wisata ada NTB. Penelitian berjudul “Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Halal Barat”. Perumusan masalah peneltian adalah bagaimana pola NTB pembahasan No. tahun Halal? menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teoritik penting politik, yakni; taktis, yaitu terdapat dominasi kekuasaan besar motif pragmatis. Selanjutnya, strategis, yakni dibangun pemenuhan visi ideologi harapan publik preferensi kebijakan. menunjukkan bahwa besar. Pola mempertimbangkan prferensi kebijakan peningkatan prekonomian daerah. Basis kepada penyatuan tujuan kolektif meminimalisir perbedaan spektrum ideologi. parpol menyepakati membentuk produk memberikan label halal pada pariwisata